Penegakan hukum karhutla pada perusahaan dilakukan pemerintah sebenarnya bukan untuk mengejar kesalahan, namun dibentuk untuk memberi efek jera, sekaligus melakukan pembinaan. Namun faktanya terkadang Pemegang izin lah yang paling disorot untuk wajib bertanggung jawab atas areal konsesinya meskipun di luar areal tanpa memperhatikan upaya-upaya yang apa telah disupport oleh Pemerintah setempat.

Pengertian : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam […]

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956 Pasal 1 Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu […]

Pandemi COVID-19 memberikan berbagai dampak bagi beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang berada pada zona penyebaran virus. Mulai dari karyawan yang dinyatakan sebagai ODP […]

New Normal atau Kenormalan Baru adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tatanan baru ini diperlukan karena hingga saat […]

Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak dikecualikan untuk beroperasi tetapi tetap beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sanksi yang […]

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, pengertian Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan […]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program […]